Kemenkes Bantah Komersialisasi Antidotum Fomepizole untuk Ginjal Akut

BERITA ACEH, JAKARTA | Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengomersialisasi obat penawar atau antidotum Fomepizole di Indonesia. Obat injeksi penawar racun itu digunakan untuk mengobati pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) di Indonesia.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyatakan sejauh ini obat Fomepizole telah diputuskan untuk diberikan secara gratis kepada seluruh pasien GGAPA.

"Kami sampaikan, tidak ada komersialisasi obat-obatan oleh Kemenkes, tetapi semata-mata hanya untuk menyelamatkan anak-anak," kata Syahril dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

Syahril mengatakan penggunaan Fomepizole di Indonesia cukup efektif, dibuktikan dengan 95 persen pasien GGAPA yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta menunjukkan tren perbaikan.

Syahril pun mengaku beruntung lantaran Indonesia saat ini sudah mengantongi 24 vial Fomepizole dengan keterangan 68 persen merupakan donasi dari negara lain. Kemenkes juga telah membeli 70 vial Fomepizole dari Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mitigasi penyakit.

"WHO juga sudah mengindikasikan penyebab gagal ginjal karena EG dan DEG, dan lainnya. Dan Fomepizole menjadi opsi antidote, jadi bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Terakhir kita bisa lihat kasus sejak 18 Oktober sudah turun. Kenaikan jumlah kasus karena telatnya pelaporan, sebagian besar kasus bulan Agustus dan September," ujar Syahril.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago sebelumnya sempat menyentil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dinilai terlalu buru-buru dalam mendatangkan Fomepizole untuk mengobati pasien GGAPA di Indonesia.

Hal itu Irma sampaikan melalui agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, dan IPMG pada Rabu (2/11).

"Ini kan menimbulkan pertanyaan publik, ini seperti mau jualan obat lagi ini. Yang begini-begini jangan lah ya, kasihan presiden kita, di tahun politik sudah dipuji dimana-mana, tapi pembantu-pembantunya tidak menjaga nama baik presiden," kata Irma.

Selain itu, Irma juga menyentil Kemenkes dan BPOM soal buruknya pola komunikasi yang berjalan antara kementerian dan lembaga tersebut. Ia menilai buntut tak 'akur' mereka, banyak masyarakat yang mulai kebingungan terkait informasi kasus GGAPA di Indonesia.